By bnwe2 
Krisis konstitusi AS memanas setelah muncul wacana penggunaan Amandemen ke‑25 Konstitusi AS untuk menggulingkan Presiden Donald Trump dari jabatannya. Bersamaan dengan itu, sejumlah anggota Kongres mulai mendorong skema pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menyusul kebijakan militer dan pernyataan kontroversial yang dianggap berisiko tinggi.
Baca Juga: Atlet Pencak Silat Sumbar Berlaga di Fornas 2025
Beberapa anggota Demokrat di Kongres AS, termasuk Representative Yassamin Ansari (D‑Ariz.), secara resmi memperkenalkan pasal-pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap tindakan Hegseth yang dianggap melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keamanan nasional.
Kritik utama menyoroti keputusan Hegseth dalam konflik AS–Iran, di mana ia dituduh mendukung langkah militer yang eskalatif dan berisiko tinggi. Ansari menyatakan bahwa perilaku Hegseth bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius, bahkan berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang.
Baca Juga: Konferensi PBB New York Bahas Solusi Dua Negara
Meski demikian, peluang pemakzulan berhasil masih sangat kecil karena memerlukan dukungan mayoritas dua‑pertiga di Senat. Dengan Partai Republik yang masih menguasai sebagian besar kursi, langkah ini lebih bersifat simbolis dan menandakan ketegangan politik yang mendalam daripada ancaman langsung terhadap posisi Hegseth.
Di sisi lain, sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat juga menyerukan agar kabinet Presiden Trump mempertimbangkan penggunaan Amandemen ke‑25. Amandemen ini memungkinkan Wakil Presiden dan mayoritas anggota kabinet untuk menyatakan presiden tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga kekuasaan dapat dialihkan sementara atau permanen.
Alasan wacana ini muncul adalah pernyataan dan unggahan Trump di media sosial yang dianggap ekstrem dan mengancam aksi militer tanpa batas. Kritikus berpendapat, tindakan tersebut menunjukkan presiden tidak lagi dapat menjalankan tugas secara wajar dan berpotensi membahayakan keamanan nasional.
Secara historis, Amandemen ke‑25 jarang digunakan dan biasanya terkait kondisi kesehatan atau ketidakmampuan fisik/mental presiden, bukan perbedaan kebijakan atau keputusan strategis. Hal ini membuat wacana terhadap Trump lebih bersifat peringatan politik daripada ancaman yang realistis.
Kombinasi desakan pemakzulan Hegseth dan wacana Amandemen ke‑25 terhadap Trump mencerminkan perpecahan politik yang tajam di Amerika Serikat. Beberapa implikasi dari situasi ini meliputi:
- Ketidakstabilan politik: Isu pemakzulan dan Amandemen ke‑25 memicu ketidakpastian di kalangan pejabat, militer, dan pasar global.
- Tekanan terhadap kabinet dan legislatif: Menjadi sorotan publik dan media internasional, memaksa pejabat mempertimbangkan langkah politik hati-hati.
- Risiko eskalasi kebijakan luar negeri: Konflik AS–Iran dapat semakin kompleks karena ketidakpastian kepemimpinan militer dan keputusan strategis.
Baca Juga: Atlet Pencak Silat Sumbar Berlaga di Fornas 2025
Secara keseluruhan, meski kedua mekanisme ini ada secara konstitusional, kemungkinan implementasinya rendah karena hambatan politik signifikan dan dukungan Trump di kabinet serta Partai Republik masih kuat.
Situasi ini menegaskan ketegangan ekstrem dalam politik AS. Fokus utama adalah kebijakan presiden terkait konflik internasional. Desakan pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Hegseth dan wacana Amandemen ke‑25 menunjukkan perpecahan tajam antara Kongres dan presiden. Hal ini juga menyoroti mekanisme konstitusional yang jarang digunakan untuk mengatasi ketidakmampuan kepemimpinan.
Masyarakat dan dunia internasional tetap mengamati setiap langkah dengan cermat. Implikasi politik dan keamanan dari situasi ini bisa berdampak jauh melampaui batas AS.
Baca Juga: Konferensi PBB New York Bahas Solusi Dua Negara