By bnwe2 
Konflik agraria di Pulau Jawa telah menjadi isu sosial yang kompleks dan berkepanjangan. Sengketa tanah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah menunjukkan betapa pentingnya reformasi agraria yang adil dan transparan di Indonesia. Meski sudah ada berbagai kebijakan dan lembaga mediasi, permasalahan agraria masih terus bermunculan dengan dampak sosial yang besar. Artikel ini akan membahas latar belakang sengketa tanah, dampak sosial yang ditimbulkannya, serta langkah-langkah mediasi yang diupayakan untuk mencari solusi yang berkeadilan.
Baca Juga: Tantri Kotak: Royalti Musik Indonesia Terancam
Konflik agraria di Pulau Jawa memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, banyak tanah rakyat diambil alih untuk kepentingan perkebunan dan infrastruktur pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, permasalahan ini tidak langsung terselesaikan karena sistem kepemilikan tanah yang tidak seragam dan lemahnya data pertanahan.
Sengketa tanah di Jawa sering kali melibatkan masyarakat adat, petani kecil, perusahaan swasta, hingga lembaga pemerintah. Salah satu penyebab utamanya adalah tumpang tindih sertifikat tanah dan klaim hak atas lahan. Banyak wilayah yang masih berstatus tanah negara tetapi sudah ditempati masyarakat selama puluhan tahun tanpa sertifikat resmi. Kondisi ini memunculkan konflik ketika lahan tersebut diberikan izin konsesi kepada pihak lain, seperti perusahaan perkebunan atau pengembang industri.
Selain itu, pembangunan infrastruktur nasional juga kerap menjadi pemicu konflik. Proyek strategis seperti jalan tol, bandara, dan kawasan industri sering kali menimbulkan perdebatan terkait ganti rugi yang dianggap tidak adil oleh warga. Ketidakjelasan data dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah memperparah situasi.
Baca Juga: DPR Dukung Agnez Mo: Royalti Musik Harus Diperbaiki UU
Dampak sosial dari konflik agraria di Pulau Jawa sangat luas. Pertama, konflik ini menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Masyarakat yang kehilangan tanah mengalami penurunan pendapatan, kehilangan sumber penghidupan, bahkan berpindah ke wilayah lain untuk bertahan hidup.
Di beberapa kasus, konflik tanah juga memicu bentrokan fisik antara warga dan aparat keamanan. Bentrokan tersebut sering menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia. Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun drastis.
Selain dampak langsung, konflik agraria juga memicu perpecahan sosial di tingkat komunitas. Perselisihan antarwarga mengenai batas lahan atau status kepemilikan bisa menghancurkan hubungan sosial yang telah lama terjalin. Akibatnya, rasa solidaritas menurun dan konflik horizontal meningkat.
Dampak psikologis juga tak bisa diabaikan. Banyak warga yang mengalami stres, trauma, dan ketidakpastian hidup karena status lahan yang belum jelas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi di daerah.
Untuk mengatasi konflik agraria, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berupaya melakukan sertifikasi tanah secara masif melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap kepemilikan tanah mereka.
Namun, sertifikasi saja tidak cukup. Diperlukan pula mekanisme mediasi yang transparan dan melibatkan semua pihak. Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman sering kali berperan sebagai mediator ketika terjadi pelanggaran hak masyarakat dalam proses pengambilalihan lahan.
Selain lembaga formal, peran organisasi masyarakat sipil (OMS) juga sangat penting. Banyak OMS yang mendampingi masyarakat dalam proses advokasi, membantu penyusunan dokumen hukum, serta menjembatani komunikasi antara warga dan pihak pemerintah atau perusahaan. Upaya ini terbukti efektif dalam mencegah eskalasi konflik di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pendekatan berbasis partisipasi publik juga perlu diperkuat. Dalam setiap proyek pembangunan, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan agar aspirasi mereka dapat diakomodasi. Mekanisme free, prior, and informed consent (FPIC) dapat menjadi model ideal dalam memastikan keadilan sosial.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap mafia tanah harus menjadi prioritas. Mafia tanah sering memanfaatkan celah administrasi dan lemahnya sistem pertanahan untuk menguasai lahan secara ilegal. Pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus yang berfokus pada pemberantasan praktik-praktik semacam ini.
Konflik agraria di Pulau Jawa mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menimbulkan luka sosial yang mendalam di masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen untuk membangun sistem agraria yang adil dan berkelanjutan.
Dengan memperkuat regulasi, mempercepat sertifikasi tanah, dan membuka ruang dialog partisipatif, diharapkan konflik agraria yang selama ini menjadi momok sosial di Pulau Jawa dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan.