Kunjungan pemimpin oposisi Taiwan ke Tiongkok memicu perhatian internasional, karena langkah ini dinilai sebagai upaya meredakan ketegangan di Selat Taiwan. Cheng Li‑wun, Ketua partai oposisi Kuomintang (KMT), tiba di Tiongkok pada 7 April 2026 untuk apa yang disebutnya sebagai “misi perdamaian”. Kunjungan ini menjadi titik penting dalam hubungan lintas selat yang sedang tegang, mengingat KMT merupakan partai terbesar oposisi di Taiwan.
Cheng menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan memperkuat dialog dan perdamaian, sekaligus mencegah risiko konflik militer. Menurutnya, setiap kesempatan dialog harus dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama mengingat meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan. Kunjungan ini juga menjadi upaya simbolis KMT untuk menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, berbeda dengan pendekatan pemerintah yang dipimpin DPP.
Baca Juga: Fajar Fikri Ke Final China
Langkah Cheng menuai kritik di dalam negeri. Pemerintah DPP menilai kunjungan tersebut berisiko memperlemah posisi Taiwan dalam isu kedaulatan. Selain itu, KMT telah menunda persetujuan anggaran pertahanan senilai US$40 miliar, yang memicu kekhawatiran terkait kesiapan militer Taiwan menghadapi tekanan Beijing. Publik Taiwan terbelah antara mendukung dialog dan khawatir terhadap pengaruh Tiongkok terhadap politik domestik.
Baca Juga: Investigasi Kecelakaan Jeju Air
Beijing terus menegaskan klaimnya atas Taiwan dan secara rutin meningkatkan tekanan militer melalui patroli udara dan laut. Meskipun menolak dialog dengan Presiden Lai Ching‑te, Tiongkok terbuka untuk interaksi dengan KMT. Kunjungan Cheng juga terjadi menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping, di mana isu Taiwan kemungkinan menjadi topik penting.
Baca Juga: Harry Styles Rilis Album “As It Was”
Para analis menilai kunjungan ini sebagai usaha KMT membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan Beijing. Namun, kritik dari kaum nasionalis dan publik Taiwan menunjukkan bahwa perjalanan ini tetap menjadi isu domestik yang memengaruhi persepsi kedaulatan nasional. Langkah ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara partai pemerintah dan oposisi dalam menghadapi Tiongkok, sekaligus menjadi indikator penting bagi kelanjutan stabilitas kawasan Selat Taiwan.

