By bnwe2 
Ancaman Tarif Trump terhadap negara-negara Eropa memicu gelombang krisis diplomatik baru. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana pemberlakuan tarif impor sebesar 10% kepada delapan negara Eropa yang menentang kendali atau rencana pembelian Greenland oleh AS. Tarif ini dijadwalkan berlaku mulai Februari 2026 dan dapat meningkat menjadi 25% pada Juni 2026 jika kesepakatan tidak tercapai.
Langkah Trump ini menargetkan negara-negara sekutu seperti Denmark (Greenland), Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Menurut Trump, kebijakan ini dilakukan demi “keamanan nasional dan kepentingan strategis AS” dan sebagai tekanan untuk mencapai akuisisi Greenland.
Baca Juga: Airasia Buka Rute Internasional dari Surabaya
Kebijakan Trump langsung memicu reaksi keras dari negara-negara Eropa. Para pemimpin menekankan bahwa Greenland adalah wilayah semi-otonom Kerajaan Denmark dan menolak dijual atau diserahkan kepada AS. Uni Eropa menyatakan bahwa ancaman tarif merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak hubungan diplomatik antara sekutu.
Selain itu, analis politik menilai bahwa langkah ini bisa menimbulkan ketegangan perdagangan baru antara AS dan Eropa, memengaruhi nilai tukar, investasi, dan stabilitas ekonomi regional.
Baca Juga: SEA V-League Putra: Thailand Tumbangkan Filipina, Indonesia Kokoh
Greenland memiliki posisi strategis di Arktik, kaya akan sumber daya alam, dan penting secara militer. Trump berulang kali menekankan bahwa penguasaan Greenland akan memberikan keunggulan geopolitik bagi AS.
Namun, Denmark dan negara-negara Eropa lain bersikeras mempertahankan kedaulatan rakyat Greenland. Negosiasi ini menegaskan kompleksitas hubungan internasional, di mana kepentingan strategis bertemu dengan hukum internasional dan hak lokal.
Baca Juga: Korea Utara Larang WNA Masuk Resort Pantai
Para diplomat dan analis menekankan bahwa solusi damai dan negosiasi harus menjadi prioritas. Peningkatan tarif dapat memicu perang dagang baru, sehingga dibutuhkan pendekatan yang mengutamakan konsultasi multilateral, termasuk peran Uni Eropa dan PBB.
Selain itu, pendekatan transparan dan menghormati kedaulatan Greenland menjadi kunci meredakan ketegangan. Pengamat internasional menyarankan agar AS mempertimbangkan kerjasama ekonomi dan keamanan daripada ancaman tarif untuk mencapai tujuan strategisnya.