By bnwe2 
Krisis Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara. Etnis Rohingya, minoritas Muslim yang sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah lama mengalami diskriminasi sistematis, mulai dari pencabutan kewarganegaraan hingga pembatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar. Sejak puncak kekerasan pada Agustus 2017, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menjadikan krisis ini sebagai contoh pembersihan etnis modern yang mendapat perhatian global.
Kondisi ini diperparah oleh konflik internal yang terus berlangsung di Myanmar, sehingga menciptakan gelombang pengungsian yang berkelanjutan. Kini, kamp pengungsian di Cox’s Bazar menjadi rumah bagi lebih dari 1,1 juta orang, yang hidup dalam kepadatan tinggi, terbatas akses pendidikan, dan risiko kesehatan yang serius. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi bagi negara tuan rumah, tetapi juga menjadi ujian bagi solidaritas kemanusiaan internasional.
Baca juga: Artis Korea Selatan Kang Seo Ha Meninggal Karena Kanker Perut
Krisis Rohingya telah memberikan dampak luas terhadap populasi pengungsi, baik secara fisik maupun psikososial:
1. Ketergantungan pada Bantuan Kemanusiaan
Sebagian besar pengungsi sangat bergantung pada bantuan dari lembaga internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi. Keterbatasan sumber daya sering memaksa organisasi kemanusiaan menurunkan jumlah bantuan, yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan pengungsi.
2. Anak-Anak dan Pendidikan Terhenti
Hampir setengah dari populasi pengungsi adalah anak-anak. Banyak dari mereka tumbuh tanpa akses pendidikan formal yang memadai. Kekurangan ini berpotensi menciptakan generasi muda yang kehilangan peluang masa depan, serta meningkatkan risiko eksploitasi sosial dan ekonomi.
3. Risiko Gizi dan Kesehatan
Kamp pengungsian sering menghadapi keterbatasan pasokan pangan dan nutrisi. Kekurangan gizi dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, terutama pada anak-anak dan perempuan hamil atau menyusui. Selain itu, sanitasi yang buruk memperburuk risiko penyakit menular.
4. Kekerasan dan Eksploitasi
Pengungsi, khususnya perempuan dan anak perempuan, menghadapi risiko kekerasan berbasis gender dan eksploitasi. Kondisi padat dan pengawasan yang terbatas di kamp membuat mereka rentan terhadap pelecehan, perdagangan manusia, dan kekerasan fisik.
5. Ancaman Bencana Alam
Lokasi kamp pengungsian di Cox’s Bazar rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan badai tropis. Infrastruktur yang rapuh membuat pengungsi sulit melindungi diri, memperburuk kondisi kesehatan dan keselamatan, serta meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim.
Baca juga: ASEAN U23 Championship: Indonesia Jadi Tuan Rumah 2025
Respon dunia internasional terhadap krisis Rohingya melibatkan lembaga PBB, donor bilateral, serta organisasi non-pemerintah. Beberapa upaya penting meliputi:
1. Rencana Respons Gabungan (Joint Response Plan)
UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) meluncurkan Joint Response Plan untuk 2025–2026, menargetkan pendanaan sekitar US$934,5 juta untuk menjangkau 1,5 juta orang, termasuk pengungsi Rohingya dan komunitas tuan rumah. Program ini mencakup bantuan pangan, layanan kesehatan, air bersih, pendidikan, dan perlindungan anak.
2. Dukungan Donor Internasional
Uni Eropa dan Amerika Serikat menjadi kontributor utama bantuan kemanusiaan. Uni Eropa mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar, kesiapsiagaan bencana, serta pendidikan. Sementara Amerika Serikat mendukung program pangan dan kebutuhan vital lain untuk menjaga stabilitas kehidupan pengungsi.
3. Peran Organisasi Non-Pemerintah
Banyak LSM internasional, seperti World Vision dan Islamic Relief, beroperasi di lapangan untuk memberikan layanan terintegrasi. Mereka fokus pada pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pembangunan ketahanan masyarakat di kamp. Upaya ini sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari pengungsi dan mencegah degradasi sosial lebih lanjut.
4. Tantangan Pendanaan dan Akses
Kekurangan dana tetap menjadi hambatan utama. Banyak organisasi harus memotong layanan vital akibat dana yang tidak mencukupi. Selain itu, akses ke wilayah konflik di Myanmar sering dibatasi oleh ketidakstabilan keamanan, menghambat distribusi bantuan bagi komunitas yang masih tinggal di Rakhine.
Baca juga: Kimberly Ryder Dibanjiri DM Soal Perceraian
Krisis kemanusiaan Rohingya menyoroti kebutuhan mendesak akan aksi internasional yang terpadu. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengungsi, tetapi juga oleh negara-negara tuan rumah yang menanggung beban sosial dan ekonomi. Meskipun ada upaya bantuan dari PBB, donor internasional, dan LSM, tantangan seperti kekurangan dana, akses terbatas, dan risiko bencana alam membuat krisis ini tetap kompleks. Penyelesaian jangka panjang menuntut diplomasi global, penegakan hak asasi manusia, serta jalur repatriasi yang aman dan berkelanjutan.