By bnwe2 
OIKN mengusulkan konsultasi mengenai perubahan rencana induk IKN kepada DPR seiring dengan laporan yang menunjukkan bahwa sudah ada Rp151 triliun dari anggaran yang digunakan.
OIKN menyampaikan permohonan konsultasi terkait perubahan rencana induk IKN ke DPR berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022. Surat permintaan yang ditandatangani pada 21 Juli 2025, diterima oleh pimpinan DPR dalam pertemuan paripurna pada 24 Juli 2025.
Laporan resmi menyatakan bahwa anggaran IKN telah terpakai hingga Rp151 triliun, yang meningkatkan urgensi untuk melakukan perubahan pada rencana induk.
Permintaan ini bertujuan untuk membicarakan pengalihan status bandara VIP menjadi bandara umum serta memperluas rumah dinas di IKN. Saat ini, DPR sedang menilai kelayakan dari perubahan tersebut.
Sebelumnya, OIKN mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp1,15 triliun dari anggaran awal sebesar Rp6,39 triliun dalam DIPA 2025, dan kemudian disetujui tambahan anggaran Rp8,1 triliun oleh DPR dan Presiden.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkapkan bahwa surat permohonan konsultasi menjadi langkah awal dari proses tersebut. Meski rincian perubahan belum disampaikan, DPR siap untuk membahasnya setelah konsultasi resmi.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan, dan diproyeksikan bahwa anggaran OIKN akan meningkat pada tahun 2026, meskipun akan bervariasi setiap tahun sesuai prioritas kebutuhan.
Konsultasi tentang perubahan rencana induk IKN dilakukan ketika anggaran telah banyak terserap, yang membuka kemungkinan bagi perubahan dalam infrastruktur dan peraturan penggunaan ruang di IKN. DPR akan menanggapi hal ini dengan serius dengan mengevaluasi aspek teknis dan regulasi yang ada. Efisiensi dan penguatan anggaran menjadi faktor penting dalam keputusan pembangunan di masa depan.