By bnwe2 
Dewan Perwakilan Rakyat menekankan pentingnya aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki secara menyeluruh dugaan oplosan beras oleh Wilmar Group agar kualitas pangan dan kepercayaan masyarakat terjaga.
Melalui Komisi IV, DPR meminta aparat hukum agar menangani kasus beras campuran dari Wilmar Group dengan segera. Sebuah video yang viral menunjukkan indikator pencampuran berbagai merek.
Komisi IV DPR mengharapkan polisi dan Bareskrim melakukan tindakan lapangan, serta bekerja sama dengan Satgas Pangan.
Supervisi distribusi beras sangat penting. Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan diminta untuk secara rutin melakukan inspeksi di gudang hingga minimarket untuk mengantisipasi pengoplosan.
Sampaikan dampak: keamanan pangan terancam, kerugian finansial bagi masyarakat, dan hilangnya kepercayaan terhadap produsen besar.
Anggota DPR Johan Rosihan berpendapat bahwa praktik pencampuran beras merusak semangat swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo.
DPR berpendapat bahwa pencampuran dapat masuk ke dalam kategori korupsi dan manipulasi perdagangan pangan.
Satgas memeriksa merek-merek seperti Sania, Sovia, dan Fortune yang merupakan produk dari Wilmar Group.
Kementerian Pertanian menyatakan kerugian bisa mencapai Rp10 triliun dalam periode lima tahun. DPR mendesak dilakukan audit yang menyeluruh.
Rangkaian reaksi publik lewat media sosial :
“Asalkan bisa dijebloskan ke penjara …”
Masyarakat ingin pelaku dihukum berat dan asetnya disita.
DPR akan memantau kinerja Satgas Pangan. Komisi IV berencana memanggil instansi terkait apabila tidak ada kemajuan dalam penyelidikan.
Kasus pencampuran beras Wilmar Group telah menjadi perhatian publik. DPR mendesak aparat untuk melakukan penyelidikan penuh, Satgas serta Kementerian Perdagangan untuk mengawasi distribusi, serta penegak hukum untuk berkomitmen menindak mafia pangan. Konsumen berharap agar proses hukum berjalan dengan transparan dan tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat.