By bnwe2 
Konflik batas wilayah kembali mencuat di ujung barat Indonesia.
Isu ini memusat pada klaim empat pulau Aceh adalah milik Aceh.
Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI, menegaskan bahwa negara harus adil.
Ia menyerukan pentingnya penegakan hukum atas status keempat pulau tersebut.
Frasa kunci “empat pulau Aceh adalah milik Aceh” menjadi pokok perdebatan publik.
Rieke menilai, tanpa kejelasan hukum, potensi konflik akan terus membesar.
Kita harus melihat hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan.
Dalam wawancara resmi, Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah hukum Aceh.
“Empat pulau Aceh adalah milik Aceh, dan tidak boleh diabaikan,” ujar Rieke.
Dia menekankan, negara hukum harus hadir dan berpihak pada keadilan.
Pulau-pulau yang dimaksud adalah:
- Pulau Bras
- Pulau Rondo
- Pulau Benggala
- Pulau Salaut Besar
Rieke menegaskan bahwa keberadaan pulau ini strategis.
Letaknya di perbatasan dan penting untuk pertahanan serta ekonomi.
Konflik batas wilayah antarprovinsi bukan hal baru.
Namun, kasus ini mencuat karena menyentuh kedaulatan daerah.
Empat pulau Aceh adalah milik Aceh, bukan provinsi tetangga.
Permasalahan ini muncul karena tumpang tindih peta dan regulasi.
Kementerian Dalam Negeri, menurut Rieke, harus bertindak aktif.
Jika tidak segera diselesaikan, masalah ini bisa memicu ketegangan horizontal.
Apalagi masyarakat Aceh menganggap ini sebagai bagian sejarah dan budaya mereka.
Rieke mengingatkan pemerintah bahwa negara ini adalah negara hukum.
Artinya, segala klaim harus berdasarkan dokumen sah dan bukti valid.
Empat pulau Aceh adalah milik Aceh menurut sejarah dan hukum.
Ia juga mendorong Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan, terlibat dalam penyelesaian.
Hukum tidak boleh memihak pihak kuat, tetapi pada kebenaran.
Kepastian hukum penting untuk menjaga stabilitas nasional.
DPR RI memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan legislasi.
Rieke memastikan bahwa pihaknya akan membawa isu ini ke sidang paripurna.
Empat pulau Aceh adalah milik Aceh, dan hak tersebut harus dikawal.
Pemerintah daerah Aceh juga diminta aktif mengirim data dan dokumen.
Langkah konkret dibutuhkan agar posisi Aceh diperkuat dalam forum nasional.
Kedaulatan tidak hanya berbicara tentang peta dan batas administrasi.
Ia juga menyangkut identitas dan rasa keadilan masyarakat.
Empat pulau Aceh adalah milik Aceh, karena itu hak Aceh harus dijaga.
Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu figur nasional yang vokal soal ini.
Ia berpesan bahwa siapa pun tidak boleh bermain-main dengan batas wilayah.
Persoalan kepemilikan pulau harus dituntaskan secara adil.
Empat pulau Aceh adalah milik Aceh bukan hanya dari sisi geografis, tapi juga historis.
Negara harus menunjukkan keberpihakannya pada keadilan dan hukum.
Masyarakat Aceh pun berharap agar suara mereka tidak diabaikan.